Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

A. Pendahuluan

Siklus pengelolaan keuangan daerah mengikuti siklus dalam sistem pengendalian entitas pemerintah. Siklus pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi 5 tahapan yaitu perencanaan fundamental, perencanaan operasional, Tahap Penganggaran, Tahap Pengendalian dan Pengukuran, Tahap Pelaporan dan umpan balik.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai. Ruang lingkup keuangan Negara yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN), dan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jadi akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sector public yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah.

B. Definisi Akuntansi

• Menurut American Accounting Association, akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang memerlukan.
• Menurut Accounting Principles Board, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi, digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan alternative arah tindakan.
• Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan – keputusan ekonomis di antara berbagai alternatif tindakan
• Akuntansi Sektor Publik merupakan sistem informasi yang mengidentifikasi, mengatur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi dan entitas sector public. Informasi ekonomi sector public berguna untuk pengambilan keputusan yaitu diantaranya : alokasi sumber daya ekonomi, pelayanan public, kinerja organisasi sector public, penilaian kemampuan likuiditas, distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah.

C. Dasar- Dasar dan Teknis Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

• Pembukuan Tunggal dan Pembukuan Berpasangan
  Sistem pembukuan tunggal (single entry) adalah sistem yang pencatatan transaksinya dilakukan dengan mencatat secara tunggal. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi Penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi Pengeluaran.
  Sistem pembukuan berpasangan (double entry) adalah sistem yang pencatatan transaksinya dicatat secara berpasangan. Dalam sistem ini proses pencatatannya tersebut ada sisi Debit dan Kredit. Debit ada disebelah kiri dan Kredit ada disebelah kanan.
• Siklus Akuntansi
  Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem- sistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input ( masukan) menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti- bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Sedangkan outputnya adalah laporan keuangan. Di dalam proses akuntansi, terdapat beberapa catatan yang dibuat. Catatan- catatan tersebut adalah jurnal, buku besar, dan buku pembantu.

1. Persamaan Akuntansi
2. Konsep Debit dan Kredit
3. Penjurnalan
4. Buku Besar
5. Saldo Normal
6. Laporan Keuangan

D. Pengertian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (biasa disingkat SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten / Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Contohnya: SKPD dinas kesehatan, SKPD dinas pendidikan, SKPD dinas pemuda dan olahraga, dan lain sebagainya.

Aspek-aspek dalam manajemen pembangunan daerah terwadahi dalam satu atau beberapa SKPD. Aspek tersebut terdiri dari:

• Aspek penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam bentuk sekretariat;
• Aspek pengawasan diwadahi dalam bentuk inspektorat;
• Aspek perencanaan diwadahi dalam bentuk badan;
• Aspek unsur pendukung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah; dan
• Aspek pelaksana urusan daerah diwadahi dalam dinas daerah. 

E. Faktor yang Harus Diperhatikan dalam Pembentukan SKPD

Berikut ini 5 (lima) hal penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan sebuah organisasi atau SKPD.

• What an organization is accountable for?

Apa tanggung jawab organisasi/SKPD yang akan dibentuk? Tanggung jawab ini menentukan tujuan sebuah SKP dan alasan hidup dari SKPD tersebut. Di dalamnya dijelaskan substansi tujuan, visi dan misi SKPD, peran dan arahan yang seharusnya diwujudkan oleh SKPD. Secara teoritis, kinerja para pegawai akan menjadi terarah dan jelas dengan adanya tujuan dan strategi dari SKPD tersebut, strategi ini juga merupakan upaya memperbaiki pengarahan (steering).

• How it will be held accountable?

Bagaimana agar (dari waktu ke waktu) SKPD dan aparaturnya tetap bertanggung jawab? SKPD tidak sekedar dibentuk, tetapi perlu dijaga dan terus berinovasi agar dari waktu ke waktu tetap mampu mempertanggungjawabkan susbtansi akuntabilitas dan alasan hidupnya. Dengan demikian, perlu diperhatikan aspek pengelolaan (manajemen) kinerja, yang didalamnya meliputi sistem insentif dan dis-insentif. SKPD memberikan insentif kepada para pegawainya untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku. Insentif akan menghasilkan perbaikan-perbaikan kinerja pegawai. Insentif  ini dapat berupa tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan kinerja (remunerasi), dan lain-lain.

• To whom are the organization accountable?

Kepada siapa SKPD bertanggung jawab dan siapakah pihak yang dilayani? Birokrasi di dalam SKPD diharapkan bertanggungjawab kepada masyarakat sebagai pelanggan. Pada saat ini, perlu diperhatikan agar SKPD mampu meningkatkan kinerja aparatur. Dengan demikian, aparatur bertanggungjawab selain kepada pimpinan juga harus mendengarkan masyarakat dan melakukan penjaminan kualitas pada masyarakat selaku pelanggan. dengan harapan akan menekan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerja aparatur dan mencapai kepuasan masyarakat.

• Who will be accountable?

Faktor ini menentukan letak di mana kekuasaan pengambilan keputusan diberikan. Pada sistem birokrasi lama, wewenang untuk mengambil keputusan hanya ada pada kepala SKPD.  Hal ini semakin tidak efektif apabila diterapkan pada suatu SKPD yang kompleks. Oleh karena itu pentingnya di dalam tubuh SKPD sendiri terdapat pusat-pusat pertanggungjawaban. Dengan demikian, pemberian kewenangan atau desentralisasi di dalam suatu SKPD akan mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab antar anggota SKPD yang mana ada kejelasan siapa mempertanggungjawabkan apa, dan kepada siapa.

• How to internalize accountability?

Bagaimana menginternalisasi rasa bertanggungjawab? Faktor ini menentukan budaya akuntabilitas SKPD yang meliputi: nilai, norma, tingkah laku, dan harapan-harapan aparatur/ pegawai. Budaya SKPD ini harus melembaga dan  dibentuk oleh tujuan SKPD, sistem insentif, sistem pertanggungjawaban, dan struktur kekuasaan SKPD. Apabila mengubah tujuan, sistem insentif, sistem pertanggungjawaban, dan struktur kekuasaan SKPD maka akan mengubah budaya SKPD itu sendiri

F. Prosedur Akuntansi Aset 

Prosedur akuntansi aset, yaitu serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi, dimulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan pengurangan terhadap aset yang dikuasai/digunakan SKPD. Prosedur akuntansi aset di SKPD terdiri dari prosedur akuntansi aset tetap dan prosedur akuntansi aset lainnya. Prosedur akuntansi aset tetap merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan agar belanja modal yang telah dikeluarkan dapat dicatat dan dilaporkan sebagai aset tetap di neraca. Prosedur akuntansi aset lainnya merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan agar transaksi-transaksi terkait dengan penambahan atau pengurangan aset lainnya dapat dibukukan dan dilaporkan di neraca secara seragam

Konsep Dasar Akuntansi

1. Asumsi Dasar

Untuk menyusun laporan keuangan harus didasarkan pada asumsi-asumsi akuntansi sebagai berikut.

o   Dasar tunai (cash basic) adalah dasar akuntansi yang menetapkan bahwa pencatatan transaksi atau peristiwa ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas.

o   Dasar akrual (accrual basic) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Transaksi-transaksi tersebut dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

o  Konsep entitas (kesatuan usaha) Yang dimaksud konsep kesatuan usaha adalah akuntansi harus berlaku untuk setiap unit ekonomi secara terpisah. Dengan demikian kejadian keuangan yang menyangkut suatu unit ekonomi tidak boleh dicampur dengan unit ekonomi lain maupun dengan pemiliknya.

o   Kelangsungan usaha (going concern assumption) Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa perusahaan akan melanjutkan usahanya di masa depan dan tidak bermaksud mengurangi skala usahanya, atau bahkan melikuidasi.

o   Unit moneter (monetary unit assumption) Seluruh transaksi dan peristiwa ekonomi dapat dinyatakan dalam satu mata uang tertentu.

o   Periode Akuntansi (accounting periode assumption) Laporan keuangan perusahaan harus dilaporkan secara berkala dibagi dalam periode tertentu (periode akuntansi).

2. Prinsip Dasar Akuntansi

-       Prinsip Biaya Historis (Historical Cost Principle)

Prinsip ini menginginkan bahwa digunakannya harga perolehan dalam pencatatan aktiva, utang, modal dan biaya. Harga perolehan merupakan harga pertukaran yang disetujui oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi (harga saat terjadinya transaksi).

-       Prinsip Pengakuan Pendapatan (Revenue Recognition Principle)

Pendapatan merupakan aliran masuk aktiva yang timbul dari penyerahan barang/ jasa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi pada suatu perode. Tetapi di dalam prinsip ini pendapatan diartikan dalam istilah yang lebih luas yang meliputi pendapatan sewa, pendapatan bunga, laba penjualan dan lain-lain.

-       Prinsip Mempertemukan (Matching Principle)

Prinsip mempertemukan ini adalah merupakan mempertemukan antara biaya dengan pendapatan yang timbul dari biaya yang dikeluarkan tersebut.

-       Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)

Di dalam Tujuan Akuntansi disebutkan bahwa laporan harus mempunyai daya banding misalnya komparatif dengan tahun sebelumnya, maka metoda dan prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi haruslah konsisten dari tahun ke tahun.

-       Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full DisclousurePrinciple)  

Maksudnya dari prinsip ini adalah menyajikan informasi secara lengkap dalam laporan keuangannya.

3. Konsep Dasar Akuntansi

Konsep dasar akuntansi suatu konsep yang berlaku secara umum tentang suatu asumsi, anggapan, pandangan maupun pendapat dalam menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti konsep kesatuan usaha, konsep harga perolehan, konsep kesinambungan, dan sebagainya.

1)	Konsep Kesatuan Usaha
	Dalam konsep kesatuan usaha ini, perusahaan merupakan suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber perusahaan. Artinya keuangan perusahaan terpisah dari pemilik, terpisah dari keuangan karyawan dan terpisah pula dari keuangan pada direksi. Sehingga perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan usaha.
2)	Konsep Harga Perolehan
	Artinya konsep ini adalah setiap transaksi pembelian satu barang harus dicatat sebesar harga perolehan tersebut. Contohnya, dibeli sebuah mesin seharga Rp. 9.500.000,00 sebelum operasi masih diperlukan biaya pemasangan Rp. 400.000,00 maka harga perolehan menjadi Rp. 9.900.000,00 (Rp.9.500.000,00 + Rp. 400.000,00). Sehingga nilai inilah yang dicatat dalam akuntansi. Harga perolehan adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh satu unit barang atau jasa dalam pertukaran sampai barang tersebut siap dipakai.
3)	Konsep Kesinambungan
	Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya, tentunya berupaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan secara berkesinambungan atau terus menerus. Dalam proses usaha itu, senantiasa dibuat laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang disusun secara berkala dapat dibandingkan sehingga diperoleh informasi tentang kemajuan atau kemunduran usaha. Dengan membandingkan laporan keuangan dari satu periode dengan periode lainnya dapat diperoleh suatu data yang pasti tentang naik turunnya pendapatan dan beban, sebagai dasar dalam membuat suatu kebijaksanaan untuk kemajuan perusahaan.
4)	Konsep Pengukuran dengan Uang
	Pengukuran dengan nilai uang artinya seluruh informasi utama dalam laporan keuangan itu diukur dengan satuan ukur uang, karena uang sudah umum digunakan untuk mengukur aktiva, kewajiban perusahaan serta perubahannya.
5)	Periode Akuntansi
	Kegiatan perusahaan dipisahkan dalam periode-periode. Penyajian informasi berupa laporan keuangan dibuat secara berkala akan membantu pihak yang berkepentingan dalam mengambil suatu keputusan. Misalnya per tahun, triwulan atau semesteran.
6)	Penetapan Beban dan Pendapatan
	Penetapan beban dan pendapatan perusahaan diakui dalam periode yang bersangkutan, sehingga beban dan pendapatan yang terjadi benar-benar sudah direalisasi. Perhitungan laba/rugi yang dilaporkan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam suatu periode tertentu.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Perusahaan Manufaktur

Standard Operating Procedure

1. Pengertian SOP

Standard Operating Procedure atau sering disingkat dengan S.O.P merupakan suatu rangkaian tertulis mengenai suatu proses bisnis dari suatu aktivitas bisnis pada perusahaan. Dengan melakukan S.O.P, perusahaan dapat memastikan suatu aktivitas bisnis bisa berjalan sesuai dengan standard yang diharapkan. Standard Operating Procedure (S.O.P) diperlukan untuk menghasilkan system yang berkualitas, teknis yang konsisten dan mempertahankan kualitas kontrol serta menjaga proses bisnis tetap berjalan. Design S.O.P yang salah atau tidak tepat bisa menyebabkan proses bisnis di internal perusahaan menjadi kacau dan tidak berkembang. Oleh karena itu design S.O.P harus bisa dijalankan sedemikian rupa, jelas serta detail sehingga individu/sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di dalamnya juga bisa mengetahui bagaimana menjalankan suatu prosedur kerja.

2. Manfaat SOP

• Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menyelesaikan tugasnya.
• Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
• Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan.
• Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada interfensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
• Meningkatkan akuntibilitas pelaksanaan tugas.
• Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
• Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi.
• Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
• Memberikan informasi dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai.
• Memberikan informasi mengenai beban tugas yangdipikuloleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

3. Tujuan dibuat SOP

• Agar petugas pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.
• Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi.
• Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas pegawai terkait.
• Melindungi organisasi unit kerja dan petugas pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
• Untuk menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi.

4. Fungsi SOP

• Memperlancar tugas petugas pegawai atau tim unit kerja.
• Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
• Mengetahui dengan jelas hambatan!hambatannya dan mudah dilacak
• Mengarahkan petugas pegawai untuk sama-sama disiplin dala bekerja.
• Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin

5. Karakteristik perusahaan manufaktur

Perusahaan manufaktur (manufacturing firm) adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi kemudian menjual barang jadi tersebut. Kegiatan khusus dalam perusahaan manufaktur adalah pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Kegiatan ini sering disebut proses produksi.

6. Akuntansi Perusahaan manufaktur

Bidang akuntansi yang menangani masalah produksi disebut akuntansi biaya (cost accounting). Tujuannya, menetapkan beban pokok produksi barang jadi. Bab ini akan membahas sesuai ruang lingkup yang telah disebutkan, yakni penetapan beban pokok produksi. Titik berat pembahasan masih diletakkan pada pengenalan terhadap proses akuntansi dan laporan khusus untuk perusahaan manufaktur.

 

Gambar di atas menunjukkan karakteristik khusus perusahaan  manufaktur yang membedakannya dengan jenis perusahaan lain seperti perusahaan dagang atau perusahaan jasa. Perbedaan tersebut terletak pada persediaan-persediaannya, biaya pabrikasi (manufacturing costs), biaya produksi dan beban pokok produksinya. Kita juga bisa memahami perbedaan dalam komponen perhitungan beban pokok penjualan pada sebuah perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang melalui penggambaran di bawah ini.

 

Komponen penambah dalam beban pokok penjualan untuk perusahaan dagang diperoleh dari pembelian barang dagangan yang ditambahkan ke persediaan barang dagangan yang telah dimiliki. Pada perusahaan manufaktur, komponen penambah persediaan awal barang jadi diperoleh dari harga pokok pabrikasi/beban pokok produksi yang dibebankan selama proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi berlangsung. Setelah barang yang tersedia untuk dijual (baik pada perusahan dagang maupun pada perusahaan manufaktur) dikurangi dengan persediaan akhir, maka didapatlah beban pokok penjualan